Isi dan Tujuan Undang-Undang Agraria 1870

Dalam menerapkan liberalisme ekonomi, kaum liberal menghadapi kendala dalam masalah kepemilikan tanah. Oleh karena itu, kaum liberal berupaya mengajukan usulan kepada pemerintah agar segera diatur.

Atas tuntutan itu, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Agraria 1870 (Agrarische Wet 1870). Undang-Undang Agraria tersebut berisi pokok-pokok aturan sebagai berikut.

  1. Gubernur jenderal tidak diperbolehkan menjual tanah.
  2. Gubernur jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.
  3. Tanah-tanah diberikan dengan hak penguasaan selama waktu tidak lebih dari 75 tahun sesuai ketentuan
  4. Gubernur jenderal tidak boleh mengambil tanah yang dibuka oleh rakyat.

Adapun tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria adalah sebagai berikut.

  1. Memberi peluang kepada para pengusaha asing menyewa tanah dari rakyat Indonesia.
  2. Melindungi hak milik pribumi atas tanahnya dari penguasaan orang asing.

Sejak keluarnya Undang-Undang Agraria 1870, para pengusaha Eropa dan Belanda, lnggris, Prancis, Jerman, dan Denmark berlomba-lomba menanam investasi di wilayah Hindia Belanda.

Kondisi ini merupakan wujud pelaksanaan pintu terbuka yang berlandaskan Undang-Undang Agraria 1870. Setelah pemberlakuan Undang-Undang Agraria 1870 perusahaan-perusahaan perkebunan mulai banyak berdiri, seperti perkebunan tembakau dan karet (Sumatra Timur), tebu (Jawa Tengah dan Jawa Timur), serta perkebunan teh dan kina (Jawa Barat).

Selain itu, para pengusaha swasta juga membuka usaha di bidang pertambangan dan perindustrian, seperti batu bara (Umbilin), timah (Bangka, Belitung, dan Singkep) serta pabrik gula, teh, dan cokelat. Untuk memperlancar dan meningkatkan usaha perkebunan, pertambangan, dan perindustrian, pemerintah Hindia Belanda membangun bendungan-bendungan, saluran-saluran irigasi, jalan raya, jalan kereta api, jembatan, dan pelabuhan-pelabuhan. Dalam pembangunan berbagai sarana tersebut pemerintah Hindia Belanda kembali mengerahkan tenaga rakyat dengan paksa.

Pemberlakuan Undang-Undang Agraria 1870 telah mendatangkan pengaruh yang besar pada kehidupan perekonomian secara menyeluruh. Perkebunan besar, pertambangan, dan perindustrian muncul dengan cepat. Barang-barang komoditi mengalami peningkatan. Selain itu, rakyat mulai mengenal sistem ekonomi uang dan upah buruh.

Namun, Undang-Undang Agraria juga mendatangkan pengaruh buruk bagi rakyat. Industri rakyat kecil terdesak oleh barang-barang impor yang makin melimpah. Pengerahan sumber daya alam dan tenaga manusia banyak dilakukan oleh para pengusaha swasta asing. Rupanya, penyelenggaraan Undang-Undang Agraria juga mendapat sorotan tajam. Akhirnya, pada tahun 1900 pemerintah Belanda menghapuskan kebijakan ekonomi liberal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *