Wilayah ekstrateritorial adalah wilayah dimana hukum-hukum negara yang berdaulat berlaku diwilayah tersebut. Ini merupakan wilayah yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai wilayah suatu negara meskipun wilayah tersebut berada di wilayah negara lain.
Definisi dan batasan wilayah ekstrateritorial ini sudah disepakati dalam pertemuan yang menghasilkan hukum internasional di Wina, tahun 1815. Kemudian hukum tersebut dipertegas kembali pada Kongres Aachen tahun 1818.
Contoh Wilayah Ekstrateritorial
Setelah membahas pengertian dari wilayah ekstrateritorial, akan lebih jelas jika diberikan contoh. Dalam contoh akan dijelaskan lebih rinci tentang batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di wilayah ekstrateritorial suatu negara.
Perwakilan Negara Asing di Indonesia
Berdasarkan kesepakatan internasional, perwakilan negara asing di suatu negara merupakan wilayah kedaulatan negara yang menjadi perwakilan. Yang termasuk dalam wilayah perwakilan negara asing di Indonesia adalah gedung konsulat, gedung kedutaan dan sebagainya. Misalnya Kedutaan Besar China di Indonesia, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia, Kedutaan Besar Australia di Indonesia, dan gedung-gedung perwakilan asing lain.
Di sana biasanya tinggal pejabat perwakilan negara asing beserta keluarga dan stafnya. Di dalam gedung dan seluruh bagiannya dianggap wilayah kedaulatan negara asing tersebut. Bukan bagian wilayah Indonesia. Apapun yang terjadi di dalamnya tidak bisa diproses menurut Hukum Indonesia. Di sana berlaku hukum negara tersebut. Polisi dan alat negara seperti pejabat kehakiman tidak bisa masuk ke dalamnya tanpa ijin resmi pejabat yang mewakili.
Daerah itu juga bebas dari pengawasan dan sensor terhadap semua kegiatan yang ada. Semua kegiatan yang terjadi di dalamnya adalah menjadi tanggung jawab negara yang mengirimkan perwakilannya. Bahkan seorang buronan yang masuk dan meminta perlindungan di dalam kedutaan atau konsulat tidak dapat diproses lebih lanjut tanpa ijin resmi.
Perwakilan Indonesia di Negara Lain
Sebagai negara yang selalu menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan negara lain tentu saja Indonesia menerima semua warga negara yang berdaulat untuk membuat perwakilan di Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Indonesia mempunyai perwakilan di negara lain. Fungsi perwakilan diplomatik sangat penting bagi hubungan bilateral negara.
Perwakilan Indonesia di negara lain akan diperlakukan sama dengan wilayah perwakilan negara lain di Indonesia. Mereka mempunyai hak yang disebut kekebalan diplomatik. Di mana wilayah atau tempat mereka bertugas di negara mana pun termasuk wilayah kedaulatan Indonesia. Hukum dan aturan yang berlaku adalah hukum Indonesia. Berbeda dengan orang yang sedang sekolah di luar negeri, sedang berwisata, atau yang sedang bekerja di luar negeri, Meskipun mereka masih warga negara Indonesia, aturan dan hukum yang harus mereka taati adalah hukum di wilayah mereka tinggal.
Kapal Indonesia yang Berada di Laut Lepas
Wilayah laut Indonesia adalah batas laut yang tidak melebihi 20 mil laut yang diukur dari daratan terluar. Lepas dari itu, apabila tidak berdekatan dengan negara lain, maka dikategorikan sebagai laut lepas. Di mana tidak ada negara mana pun yang menguasai. Di laut lepas, kapal yang berlayar merupakan wilayah kedaulatan masing-masing negara pemilik kapal tersebut dan berlaku hukum yang sama dengan perwakilan negara di negara lain. Di kapal Indonesia berlaku contoh kadaulatan negara Indonesia.
Kapal Indonesia yang Berada di Wilayah Negara Lain
Jika sebuah kapal Indonesia memasuki wilayah lain, maka harus atas ijin negara tersebut. Apalagi jika kapal mengambil sumberdaya negara lain. Jika ijin diberikan untuk lewat memasuki wilayah negara lain, maka semua yang berada di atas kapal adalah wilayah kedaulatan Indonesia meskipun sedang berada atau melewati negara lain.
Kapal Asing di Wilayah Indonesia
Kapal asing yang sudah mendapat ijin untuk mellaui atau singgah di Indonesia juga merupakan wilayah ekstrateritorial negara asalnya. Jika kapal berbendera Tiongkok maka kapal adalah wilayah kedaulatan Tiongkok. Semua yang terjadi di dalamnya adalah tanggungjawab negara tersebut. Namun, jika mereka mengambil sumberdaya Indonesia tanpa ijin berarti kegiatan diluar kapal, maka hukum Indonesia akan berlaku.
